Entah kenapa, pembangunan daerah sering banget dilakukan jelang akhir tahun. Ada yang bilang buat ngabisin anggaran, tapi dibantah. Kalau pun untuk ngabisin anggaran, memang gimana perencanaannya sampai kelebihan gitu. Fenomena itu yang bikin gue nggak mau mengoleksi saham bank daerah, mau tau alasannya?
Gue baru tinggal sekitar 6 bulan di sebuah kota di Jawa Tengah. Pas mau tutup tahun sekitar 2021, tiba-tiba banyak galian di sana-sini. Sebenarnya nggak jauh beda sama di kota gue sebelumnya. Setiap akhir tahun pasti bikin galian.
Lucunya gini, mereka bikin gorong-gorong atau galian saluran air pas lagi musim hujan. Ya, akhirnya kerjaannya kan jadi ribet ya. Pas mau gali hujan deras, akhirnya ada yang nggak sengaja motong fiber optic salah satu provider internet kenamaan yang terkenal banget. Padahal, mereka punya waktu beresin gorong-gorong pas musim panas, tapi kenapa harus pas musim hujan?
Jawaban klasiknya adalah karena itu akhir tahun, meski alasannya untuk memulai proyek butuh perencanaan beberapa bulan hingga baru bisa dikerjakan akhir tahun. Ya, mungkin memang begitu adanya, tapi kritikan kisah akhir tahun juga muncul dari pemerintah pusat lho.
Kisah Klasik Dana Pemda di Akhir Tahun
Masalah penggunaan dana daerah baru dilakukan jelang akhir tahun sudah terjadi sejak lama. Data terakhir yang gue temukan adalah curhatan Chatib Basri waktu masih jadi Menteri Keuangan pada awal 2014.
Waktu itu, Chatib Basri bilang kalau pihaknya mau mengeluarkan aturan mengenai jumlah maksimal dana pemda yang ditempatkan ke deposito bank pembangunan daerah. Aturan itu tujuannya agar dana transfer daerah tidak mengendap di perbankan, tapi untuk pembangunan daerah.Â
BACA JUGA: Drama Panjang BJBR yang Hampir Bersatu dengan BEKS
Dana transfer daerah adalah salah satu instrumen fiskal untuk mendongkrak pembangunan di daerah. Jadi, dana daerah ini berupa dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah.
Kalau dana transfer daerah itu mengendap di bank, artinya uang yang beredar tidak bisa mendorong perekonomian. Apalagi, pertanyaannya, kalau uangnya ada di deposito, bunganya masuk ke rekening siapa?
Masalah ini pun berlanjut hingga saat ini. Sampai September 2021, Kementerian Dalam Negeri mencatat simpanan pemda di bank senilai Rp178,95 triliun. Angka itu pun baru saja naik dari bulan sebelumnya RP173,73 triliun.
Bayangin, uang pemda itu dimasukkan ke rekening giro Rp122,42 triliun. Lalu deposito Rp51,86 triliun, serta tabungan Rp4,67 triliun.
Terus, gue kepikiran kalau uang Rp51,86 triliun masuk bank, dapat bunga LPS rate 3,5 persen per tahun saja sudah dapat hampir Rp1,5 triliun.
Eh jangan suudzon dulu, yuk kita cek faktanya.
Data Perkembangan Uang Masuk ke Bank Daerah
Kalau melihat data statistik perbankan Indonesia dari OJK sampai September 2021, memang secara historis pergerakan uang keluar-masuk ke dana pihak ketiga Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat fluktuatif.
Tiba-tiba, bisa ada uang masuk hingga belasan sampa puluhan triliun, tapi bisa juga tiba-tiba keluar. Padahal, total nilai deposito, giro, dan tabungan di Bank Daerah itu kurang dari Rp1.000 triliun. Namun, perubahan kenaikan dan penurunan jumlahnya bisa menyamai bank swasta yang total dana pihak ketiganya bisa mencapai lebih dari Rp2.000 triliun.Â
Pola transaksi uang keluar-masuk di tabungan, giro, dan deposito bank daerah sering terjadi di tengah tahun dan akhir tahun. Jumlah yang akhir tahun justru yang tergolong sangat besar.Â
Berbeda dengan bank swasta yang untuk produk tabungan dan giro cenderung terus naik, meski untuk deposito memang naik-turun. Namun, naik dan turunnya tidak se-fluktutatif deposito di bank daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto seperti dikutip dari CNN mengatakan, setiap pemda memiliki jadwal sendiri untuk mengeluarkan dana dari bank. Katanya sih, pemda ini NGGAK Sengaja menyimpan dana di bank untuk menarik keuntungan.Â
“Pemda harus menyiapkan, menahan belanja satu sampai dua bulan ke depan karena mereka tidak bisa prediksi kapan uang akan masuk. Jadi, semua harus dipersiapkan,” ujarnya.Â
Jadi, semua uang yang pemda simpan di bank, entah itu deposito, giro, atau tabungan adalah untuk menyiapkan pembayaran tagihan jatuh tempo.
“Mereka tidak sekadar simpan, itu sudah ada peruntukannya, tinggal momentum kapan dibayarkan,” ujar Adrian.
Intinya, pihak daerah nggak ngambil keuntungan dengan menyimpan uang miliaran atau triliunan di bank. Uang yang disimpan di bank itu disebut untuk bayar gaji yang bisa mencapai puluhan triliun di bank, air dan listrik yang bisa mencapai triliunan rupiah, serta belanja pendidikan yang sekitar triliunan rupiah.
Ini yang Bikin Gue Nggak Suka Saham Bank Daerah
Nah, karakter bank daerah yang likuiditasnya bisa ditarik pada periode tertentu ini yang bikin gue nggak terlalu suka ngoleksi saham bank daerah kayak BJTM dan BJBR. Alasannya, bank daerah bisa mencatatkan pengetatan likuiditas saat periode musiman seperti tengah tahun dan akhir tahun.
Pengetatan likuiditas adalah ketika dana simpanan nasabah yang tersedia di bank menipis. Biasanya penyebabnya adalah adanya penarikan atau penghimpunan dana pihak ketiga yang tidak sebesar dengan permintaan kredit.
Dampak dari pengetatan likuiditas adalah kenaikan beban bunga dalam pencatatan keuangan bank. Soalnya, ketika likuiditas bank ketat, maka bank bakal menaikkan suku bunga deposito untuk menarik potensi dana pihak ketiga.
Artinya, laba bersih bank daerah memiliki momentum tertekan. Belum lagi, saat likuiditas ketat, ditambah kredit bermasalah naik. Artinya, bank harus menambah beban pencadangan risiko kredit yang lebih besar. Laba bersihnya makin tertekan, bahkan mungkin sampai rugi.
Menurut gue, konsep bank daerah ini sudah tidak begitu menarik secara bisnis. Jadi, gue say no untuk beli saham bank daerah.
Namun, untungnya, pemda menempatkan dananya di deposito ya, coba di saham atau crypto, terus pasar bergejolak. Bisa-bisa nggak gajian tuh PNS di daerah.
Disclaimer, konten ini nggak ngajak kalian untuk benci dengan saham bank daerah yak. Ya itu sih terserah masing-masing aja. Gue cuma menyampaikan opini.
