korban politik

Korban politik media sosial mendera dua capres yang bersaing memperebutkan RI 1 saat ini.

Momen menggelitik itu tampak pada debat keempat pilpres 2019 Sabtu (30/03) ketika Prabowo Subianto bertanya kepada Jokowi terkait isu dirinya khilafah dan anti pancasila.

“Padahal ibu saya nasrani, sejak 18 tahun sudah mempertaruhkan nyawa untuk pancasila, tetapi saya dituduh membela khilafah, termasuk dari pendukung bapak [Jokowi]” ujarnya dalam debat keempat tersebut.

Jokowi pun membalas jawaban kalau dirinya juga mendapatkan tuduhan PKI [Partai Komunis Indonesia] selama 4,5 tahun terakhir oleh pendukung Prabowo.

BACA JUGA : Mekuru Ramen dan Keunikan Kaldu Bebeknya

“Saya biasa-biasa saja, yang penting kita sama-sama menjaga pancasila,” jawabnya.

Kedua tuduhan itu muncul karena warganet terpancing topik yang dimainkan buzzer. Fungsi buzzer media sosial bisa berdampak positif atau buruk sesuai dengan tujuannya.

Pasalnya, Buzzer adalah profesi yang bertugas menyebarluaskan informasi secara terstruktur di media sosial.

Jadi, kedua capres itu adalah korban dari politik di media sosial yang digagas masing-masing kubu. Selain Mereka berdua, ada beberapa korban politik di media sosial akibat blunder maupun memang tidak berdosa.

Sari Roti Diboikot Gara-gara Klarifikasi

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. menjadi korban politik di media sosial karena blunder dalam memberikan klarifikasi topik viral di media sosial.

Pada aksi damai 2 Desember 2016 alias 212, Sari Roti, produk perseroan, menjadi viral setelah dibagikan gratis kepada para peserta kegiatan tersebut.

Namun, emiten berkode ROTI itu memberikan klarifikasi kalau perseroan tidak melakukan aksi bagi roti gratis itu.

Sayangnya, ada salah satu poin klarifikasi yang memancing ide buzzer maupun emosi pendukung gerakan 212 tersebut.

Perseroan menyatakan komitmen menjaga nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sari Roti pun dianggap mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sedang heboh dibahas terkait kasus penistaan agama.

Aksi boikot Sari Roti pun mencuat hingga saham sempat ROTI turun 1,32% pada Rabu (7/12/2016).

Korban Politik Medsos, Blunder Achmad Zaky

Bukalapak juga menjadi korban politik di media sosial gara-gara cuitan pendirinya Achmad Zaky.

Zaky berkicau pada (14/02/2019) tentang investasi riset dan pengembangan Indonesia yang rendah, dia berharap ‘presiden baru’ bisa memberikan perubahan.

Kicauan itu menjadi blunder besar karena data yang diberikan tidak update dan ada kalimat presiden baru.

Sontak hari kasih sayang berubah menjadi #Uninstallbukalapak. Bahkan, warganet berkomentar hingga ke Playstore dan memberikan rating jelek untuk salah satu Unicorn tersebut.

Suasana mereda setelah Zaky bertemu dengan Jokowi dua hari setelah dia mencuit. Namun, Buzzer masih memanfaatkan blunder Zaky itu dengan membuat trending #UninstallJokowi.

Rugi Bikin Saratoga Tenar

Teranyar, PT Saratoga Sedaya Investama Tbk. juga menjadi korban ganasnya politik di media sosial. #Saratogadown muncul selaras dengan kinerja perseroan yang rugi Rp6,2 triliun sepanjang 2018.

Sebenarnya, Saratoga menjelaskan kerugiann itu disebabkan penurunan harga saham dari portofolio investasinya. Ketika harga saham naik, emiten SRTG bisa jadi kembali untung.

Namun, warganet maupun para buzzer bukan membahas Saratoga, tetapi sosok Sandiaga Uno, Cawapres nomor urut 02 yang menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan tersebut.

Apalagi, Sandiaga juga viral mengutarakan rencana pembelian kembali saham PT Indosat Tbk. Kubu pendukungnya pun mengelu-elukan Sandiaga ahli dalam akuisisi perusahaan.

Nah, kinerja Saratoga yang merugi menjadi bahan untuk menyerang sosok Sandiaga yang bisa mengancam Indonesia kalau terpilih sebagai wakil presiden.

Padahal, pemegang saham mayoritas Saratoga saat ini dimiliki oleh keluarga Soeryadjaya melalui PT Unitras Pertama 31,68% dan Edwin Soeryadjaya 31,04%. Sandiaga memliki Saratoga sebanyak 22,62%.

Karakter warganet Indonesia yang sangat responsif sangat nikmat dimanfaatkan oleh para Buzzer sehingga melahirkan banyak korban politik tidak bersalah di media sosial.

Meskipun begitu, peran warganet yang responsif itu bisa dimanfaatkan untuk hal positif juga seperti, protes sebuah kebijakan yang salah. Gerakan masif di media sosial bisa membuat pemangku kebijakan tunduk pula pada warganet jika faktanya memang merugikan masyarakat.

Untuk itu, gunakan media sosial dengan bijak jangan sampai terpengaruh buzzer dan menembakkan peluru hingga salah tembak.

*tayang di harian Bisnis Indonesia pada 1 April 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.