Brexit masih belum menemui titik terang sejak hasil referendum warga Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa. Kisah Brexit mulai bak opera sabun yang berlarut-larut setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May mengundurkan diri.

Padahal, May terpilih menjadi perdana menteri pada 2016 memiliki misi menyelesaikan keluarnya Inggris dari UE hingga tuntas.

Pengaturan relasi Inggris dan Uni Eropa di masa depan, termasuk terkait perbatasan dan bea cukai Inggris-Irlandia menjadi perdebatan negosiasi skema Brexit hingga May memutuskan untuk mundur.

Mentoknya negosiasi antara May dengan parlemen hampir membuat Inggris terancam keluar dari Uni Eropa (UE) tanpa kesepakatan. Pasalnya, penolakan proposal May membuat Inggris melewati tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh UE yakni, 29 Maret 2019.

BACA JUGA : Startup Raksasa Indonesia masih Malu Buka-bukaan

Brexit tanpa kesepakatan adalah hal yang ditakutkan oleh Inggris dan UE. Untuk itu, UE setuju untuk memperpanjang batas waktu Inggris keluar dari komunitas negara Benua Biru itu menjadi 12 April 2019.

Sayangnya, lagi-lagi May gagal mendapatkan lampu hijau dari parlemen hingga batas waktu Brexit kedua yang diberikan. Posisi May pun goyah karena diterpa mosi tidak percaya dan kepemimpinan yang lemah.

Di tengah polemik internal Inggris itu, UE setuju memberikan perpanjangan masa Brexit hingga 31 Oktober 2019 untuk Inggris. Harapannya, dengan tenggat waktu itu Inggris bisa menemukan solusi terbaik untuk Inggris keluar dari UE.

Brexit yang Penuh Drama

Sebelum tarik ulur terkait skema Brexit, pemilihan perdana menteri Inggris untuk menggantikan David Cameron pada 2016 juga diwarnai drama.

Hasil referendum pada 2016 menunjukkan publik Inggris setuju Brexit karena gerah dengan banyaknya pekerja migran dari negara UE. Hasil itu pun membuat Cameron harus mundur dari posisinya sebagai perdana menteri.

Saat itu, calon kuat perdana menteri Inggris adalah Boris Johnson, juru kampanye Brexit jelang referendum. Namun, Johnson malah mundur di tengah jalan, calon perdana menteri yang tersisa tinggal Theresa May dengan Andrea Leadsom.

Entah beruntung atau buntung, May yang sempat mendukung Cameron agar Inggris tetap di UE malah terpilih menjadi perdana menteri. Pasalnya, Leadsom selaku pesaingnya mundur dari persaingan setelah mengutarakan komentar kurang bijak yang menyinggung May.

Sayangnya, nasib May menjadi perdana menteri hanya bertahan kurang dari 3 tahun. Johnson kembali muncul sebagai calon perdana menteri pengganti May. Selain Johnson, ada Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang siap merebut kursi perdana menteri.

Johnson diprediksi bisa membuat Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan, sedangkan Hunt kemungkinan bakal negosiasi ulang dengan UE terkait Brexit.

Donald Trump, Si Antagonis atau Protagonis Bagi Inggris?

Sementara itu, di tengah kondisi Brexit yang masih menggantung, Presiden Amerika Serikat (AS) hadir sebagai tokoh yang tidak jelas protagonis atau antagonis untuk Inggris.

Trump mendukung Inggris keluar dari UE. Bahkan, dia menekankan Inggris bisa saja memaksa Brexit tanpa kesepakatan demi kemerdekaan Negara Ratu Elizabeth tersebut.

Dia juga menjanjikan jika Inggris keluar dari Uni Eropa, AS siap membuat kesepakatan dagang baru dengan Ratu Elizabeth.

Alasan Inggris keluar dari Uni Eropa adalah peraturan komunitas negara kawasan itu yang terkesan mengekang perekonomian Inggris. Bahkan, perjanjian dagang bilateral pun tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dengan komunitas negara kawasan tersebut.

Selain itu, masyarakat Inggris pun gerah dengan migran dari negara UE yang meramaikan pasar tenaga kerja di sana.

Namun, kini warga Inggris sudah mulai setengah hati untuk Brexit. Bahkan, sempat muncul petisi agar Brexit dibatalkan, tetapi parlemen tetap berkukuh menjalankan hasil referendum tersebut.

Adapun, hasil referendum juga dinilai tidak representatif setelah partisipasi pemilihan suara hanya sebanyak 71% dari total penduduk. Namun, apa daya, hasil referendum sudah menunjukkan Brexit harus tetap dilakukan.

Opera sabun Brexit ini harusnya bisa jadi pelajaran untuk Indonesia jika ingin memperdalam hubungan di Masyarakat Ekonomi Asean. Pasalnya, anggota negara terbesar dalam sebuah komunitas bisa jadi berdampak negatif seperti ekonomi yang terkekang.

Jangan sampai satu atau dua dekade ke depan, muncul opera sabun lainnya yakni, Indoexit. Apalagi, kalau Masyarakat Ekonomi Asean berubah menjadi Uni Asean seperti Masyarakat Ekonomi Eropa berubah menjadi Uni Eropa.

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Social profiles
Close